Soal PKn Kelas 10 Semester 1 Kurikulum 2013 dan Jawabannya (Pg)

Soal PKn Kelas 10 Semester 1 Kurikulum 2013 dan Jawabannya (Pg) - Pada kesempatan kali ini saya mau berbagi sebuah artikel, mudah-mudahan isi artikel yang saya bagikan ini adalah sebuah artikel yang anda cari serta mudah - mudahan sekiranya dapat bermanfaat bagi anda atau para pembaca sekalian, Selamat membaca

Soal PKn Kelas 10 Semester 1 Kurikulum 2013 dan Jawabannya (Pg)

Soal PKn Kelas 10 Semester 1 Pilhan Ganda


Sebelumnya contoh soal pilihan ganda pendidikan dan kewarganegaraan (PKN) kelas 10 semester 1 telah kami upload dengan soal yang sesuai kurikulum KTSP 2006. Soal PG PKN kelas 10 semester 1 beserta jawabannya, merupakan soal soal PKN Kurikulum 2013 (K13) dengan bahan berisikan wacana "Nilai-nilai Pancasila dalam Kerangka Praktik Penyelenggaraan Pemerintah".

Berikut, pola soal PKN Kelas X Semester 1 K13 dan kunci jawabannya untuk siswa SMA/MA/SMK/MAK/Sederajat.

1. Penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintahan pusat kepada tempat otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan disebut....
a. dekonsentrasi
b. desentralisasi
c. sentralisasi
d. kiprah pembantuan
e. tempat otonom
Jawaban: b

2. Tokoh yang memperkenalkan teori trias politica berupa pemisahan kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif adalah....
a. Monstesquieu
b. John Locke
c. Afdi Afdian
d. Moh. Mahfud
e. Jimly Asshiddiqie
Jawaban: a

3. Mempunyai kekuasaan untuk tetapkan Undang-Undang Dasar 1945, melantik presiden serta mengubah Undang-Undang Dasar 1945 merupakan kiprah dari....
a. presiden
b. DPR
c. BPK
d. MPR
e. DPA
Jawaban: d

4. Tugas forum legislatif adalah.....
a. melaksanakan undang-undang
b. melaksanakan korelasi diplomatik dengan negara-negara lain
c. menciptakan undang-undang
d. mengadili kalau terjadi pelanggaran atas undang-undang
e. merevisi undang-undang
Jawaban: c

5. Lembga-lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman adalah....
a. presiden
b. DPR
c. BPK
d. MPR
e. Mahkamah Agung
Jawaban: e

6. Pemerintah tempat provinsi dipimpin oleh....
a. gubernur
b. bupati
c. DPRD
d. walikota
e. presiden
Jawaban: a

7. Menguji UU terhadap Undang-Undang Dasar 1945 merupakan wewenang....
a. DPR
b. MPR
c. MK
d. MA
e. Presiden
Jawaban: c

8. Angota BPK  dipilih oleh....
a. DPR
b. MPR
c. MK
d. MA
e. Presiden
Jawaban: a

9. Pemerintahan tempat diatur dengan undang-undang, yaitu...
a. UU No. 32/2004
b. UU No. 3/2002
c. UU No. 34/2004
d. UU No. 12/2006
e. UU No. 39/1999
Jawaban: a

10. Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan terdapat dalam sistem....
a. parlementer
b. presidensial
c. campuran
d. monarki
e. oligarki
Jawaban: b

11. Berikut ini urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah kawasan adalah....
a. pertahanan
b. keamanan
c. retribusi
d. moneter
e. fisikal
Jawaban: c

12. Calon gubernur dan wakil gubernur terpilih dengan bunyi terbanyak dilantik oleh....
a. presiden
b.Menteri Dalam Negeri
c. DPRD provinsi
d. Menteri Pertahanan
e. MPR
Jawaban: b

13. Dalam hal kepala kawasan menghadapi krisis doktrin publik yang meluas alasannya ialah dugaan melaksanakan tindak pidana dan melibatkan tanggung jawabnya, DPRD memakai hak..untuk menanggapinya.
a. inisiatif
b. angket
c. interpelasi
d. menyatakan pendapat
e. mengajukan pertanyaan
Jawaban: d

14. Landasan aturan kementeriaan negara ialah Undang-Undang Dasar 1945 pasal....
a. 17
b. 18
c. 19
d. 22 C
e. 23
Jawaban: a

15. Kabinet Gotong Royong dipimpin oleh presiden....
a. Soekarno
b. Soeharto
c. B.J. Habibie
d. Abdurrahman Wahid
e. Megawati
Jawaban: e

16. Pasal 15 Undang-undang Dasar Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 wacana kementerian negara secara tegas menyatakan bahwa jumlah maksimal kementerian negara yang sanggup dibuat berjumlah...
a. 32
b. 33
c. 34
d. 35
e. 36
Jawaban: c

17. Kementrian yang bertugas melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi kementrian-kementrian yang berada di lingkup tugasnya adalah...
a. Kementerian Sekretariat Negara
b. Kementrian Kesehatan
c. Kementrian Lingkungan Hidup
d. Kementrian Sosial
e. Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian
Jawaban: e

18. Keberadaan Lembaga pemerintah nonkementrian diatur oleh peraturan predisen Republik Indonesia, yaitu Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor....
a. 101 Tahun 2001
b. 102 Tahun 2001
c. 103 Tahun 2001
d. 101 Tahun 2002
e. 101 Tahun 2002
Jawaban: c

19. Di bawah ini merupakan kementrian di bawah koordinasi menteri koordinator bidang perekonomian, kecuali....
a. BPS
b. BULOG
c. BKPM
d. BAPPENAS
e. BNN
Jawaban: e

20. BNN ialah kepangangan dari...
a. Badan Nuklir Nasional
b. Badan Nusantara Nasional
c. Badan Narkotika Nasional
d. Badan Nuklir Nusantara
e. Badan Narkotika Nasional
Jawaban: e

Mungkin sekian dulu pembahasan mengenai Soal PKn Kelas 10 Semester 1 Kurikulum 2013 dan Jawabannya (Pg), mudah-mudahan artikel dari saya ini berguna dan bisa memberi manfaat untuk anda dan pembaca sekalian, sekian postingan artikel dari kami kali ini.

BAGIKAN :

Masukkan Email untuk mendapatkan update materi, soal dan jawaban terbaru

0 Response to "Soal PKn Kelas 10 Semester 1 Kurikulum 2013 dan Jawabannya (Pg)"

Posting Komentar

Note :
- Di larang pasang link aktif di kolom komentar
- Komentar yang berisi link aktif tidak akan disetujui
- Komentar akan disetujui jika tidak mengandung promosi
- Dilarang komentar yang berisi pornografi
- Berikan komentar anda dengan baik dan sopan.
- Berikan Pertanyaan anda jika belum bisa memahami.